Surat Resmi Kemdikbud Perihal Penghapusan Sergur PPGJ dengan Biaya Mandiri Guru

Menyambung berita terdahulu perihal peniadaan sergur pola PPGJ dengan biaya mandiri, Kemdikbud lewat Surat yang ditandatangani oleh Dirjen GTK Sumarna Surapranata kembali menegaskan hal tersebut. Surat edaran nomor 14501/B/GT/2016 tentang sertifikasi guru berisikan hal tentang peniadaan SG-PPG atau sergur pola PPG dalam jabatan yang pada juknis buku 1  sebelumnya tercantum.

Selain itu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota juga diberikan waktu perpanjangan masa verifikasi dan validasi data guru yang memenuhi syarat peserta sergur 2016 hingga 15 Mei 2016.

Berikut isi edaran lengkapnya

surat edaran resmi resmi kemdikbud perihal penghapusan sergur PPGJ SG-PPG 2016sekaligus perpanjangan masa verifikasi dan validasi data calon peserta sergur

Surat Resmi Perihal Penghapusan Sergur PPGJ dengan Biaya Mandiri Guru
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Guru sebagai tenaga profesional wajib memiliki kualitas akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebagai tindak lanjut untuk mewujudkan bahwa guru adalah tenaga profesional, pemerintah telah melaksanakan program sertifikasi guru untuk 1.638.240 guru.

Kondisi saat ini, masih terdapat guru yang belum memiliki sertifikat pendidik sejumlah 555.467 guru, yang terdiri atas 116.770 guru dalam jabatan yang diangkat dalam periode sampai dengan 2005 dan 438.697 guru yang diangkat dalam periode 2006-2015. Terhadap guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dimaksud, Pemerintah melalui kerjasama antara Kemendikbud, Kemenristek Dikti dan LPTK tetap melanjutkan upaya sertifikasi guru dan tetap akan memberikan bantuan dana bagi guru untuk mengikuti progra sertifikasi guru melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru  (PLPG). Atas kesepakatan antara Kemendikbud, Kemenristek Dikti dan LPTK program Sertifikasi Guru Pendidikan Profesi Guru (SG-PPG) biaya mandiri ditiadakan. Penuntasan pelaksanaan sertifikasi akan dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2019. Penentuan guru sebagai peserta sertifikasi guru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan.

Berkenaan dengan pelaksanaan penuntasan proses sertifikasi, agar melanjutkan melakukan verifikasi dan validasi data guru yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pelaksanaan proses sertifikasi. Proses verifikasi dan validasi data yang dimaksud dapat dilakukan sampai dengan 15 Mei 2016.

Selamat ya ...

PPGJ dihapus, Sergur Hanya Memakai Pola PLPG & Portofolio: Info Terbaru

Hmmm kabar yang semakin membingungkan, namun kabar gembira kalau ini benar adanya. Berdasarkan info dari rekan saya Rusli Asaf  operator dinas dari Kabupaten Buton Utara, dan Redi Ferianto (Dibawah Bendera Revolusi)  OPS dari Jakarta bahwa sergur PPGJ dihapus, artinya sergur 2016 ini semua peserta akan disertifikasi dengan PLPG dan Portofolio doank. Berikut ini infonya...

ppgj dihapus, sergur 2016 memakai PLPG dan portofolio

Kepada GTK di Tempat

Dipermaklumkan kepada Bapak/Ibu PTK tentang kebijakan baru yang dituangkan dalam Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG), bahwa Sertifikasi Guru Tahun 2016 HANYA melalui pola PORTOFOLIO dan PLPG tidak ada lagi melalui SG-PPG.

Prioritas penetapan peserta PLPG dikelompokan berdasarkan TMT pengangkatan sebagai guru yaitu:

1. Prioritas I: pengangkatan guru sebelum 31 Desember 2005
2. Prioritas II: pengangkatan guru setelah 31 Desember 2005

Kami permaklumkan pula bahwa untuk calon peserta PRIORITAS II masih mempersyaratkan hasil UKG 2015 yakni minimal 55.

Hal lain yang perlu kami permaklumkan kepada Bapak/Ibu PTK bahwa sesuai Konferensi Pers Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beberapa hari yang lalu bahwa pembiayaan menyangkut pelaksanaan PLPG menjadi tanggung jawab pemerintah.

Silakan sebarkan Bapak Ibu. 

Cek Info GTK / Tunjangan / Lembar Info Guru

Buat Anda guru atau PTK tingkat SD dan SMP yang ingin mengakses atau mengecek data lembar info guru atau biasa disebut Lapor Tunjangan Dikdas (LTD) Bisa mengikuti cara-cara di bawah ini. Namun ada beberapa hal yang harus disiapkan yaitu NUPTK bagi yang belum sertifikasi dan NRG (Nomor Registrasi Guru) bagi yang sudah mengikuti sertifikasi. Modul Cek  Info GTK ini adalah hasil sinkronisasi atau pengiriman data dari aplikasi dapodikdas 2015.

Berikut link Atau masuk ke alamat baru cek info gtk di http://info.gtk.kemdikbud.go.id/
atau tautan langsung di sini http://info.gtk.kemdikbud.go.id/

Jika terkendal jaringan yang lelet coba saja link cek info ptk yang lama
http://223.27.144.195:8081/info
http://223.27.144.195:8082/info
http://223.27.144.195:8083/info
http://223.27.144.195:8084/info
http://223.27.144.195:8085/info
http://223.27.144.195:8086/info/
http://223.27.144.195:8087/info/
http://223.27.144.195:8088/info/
http://223.27.144.195:8089/info/


 Update:

Sesuai dengan artikel mengenai pembuatan akun ptk di dapodik untuk masing-masing PTK, yang fungsinya sebagai akun user masuk di info GTK, maka ada perubahan cara login di info gtk; yakni

  1. Untuk jenjang Dikdas dan Dikmen Gunakan UserID dan Password yang di masukan melalui aplikasi dapodik.    Jika belum tau userId dan Password, silahkan koordinasi dengan Operator sekolah.
  2. Untuk Jenjang Paud Gunakan NUPTK sebagai UserId dan Masukan tanggal lahir sebagai password dengan format penulisan
    YYYYMMDD
    dimana :
    YYYY = tahun lahir 4 digit
    MM = bulan 2 digit
    DD = tanggal 2 digit
    contoh :
    Tanggal lahir 10 Januari 1968
    Cara menuliskannya :
    19680110
    Jika masih terdapat ke tidak sesuaian data di lembar info PTK dengan data riil, maka lakukan pengecekan data Anda di Aplikasi dapodik sekolah, lakukan perbaikan dan disinkronisasi ulang.


Namun cara lama dibawah ini masih bisa juga dipakai


1. Bagi Guru yang sudah sergur 2006-2013 boleh memakai NUPTK, NRG atau NIK
2. BAGI Guru yang sudah sergur 2014 belum tahu NRG masuk dengan NUPTK atau NIK
3. Bagi yang belum sergur memakai NUPTK atau NIK
4. Belum sergur dan belum punya NUPTK memakai NIK
5. Gunakan tanggal lahir pada password misalnya tanggal lahir 12 Nopember 1978 maka password yang digunakan adalah 19781112

masukkan kode captcha,sesuaikan huruf dan angka, jangan sampai salah, lalu klik submit.

Jika muncul tulisan Maaf Akses anda tidak syah,..... 123, tinggal klik kembali ke beranda, cari link link yang ada di sudut kanan bawah, atau masukkan langsung user dan password di sebelah kiri.


Setelah Anda masuk, yang paling penting diperhatikan adalah tanggal sinkronisasi, dan jumlah jam mengajar yang tentunya ini nantinya berkaitan dengan tunjangan profesi, fungsional, akademik dan tunjangan khusus

http://223.27.144.195:8082/info.php http://223.27.144.195:8083/info.php http://223.27.144.195:8084/info.php http://223.27.144.195:8085/info.php http://223.27.144.195:8081/info.php
Pada bagian rombel klik Tampilkan Rombel, untuk melihat kevalidan data guru. Di sini akan kelihatan data yang dimasukkan di rombel pada aplikasi dapodik. Pada gambar di atas adalah contoh JJM Kepsek SD pada lembar info guru. pada jumlah Jam Mengajar terlihat linier, sejumlah 6 jam, pada aplikasi dapodik di isi 6 jam. So, jika data Anda seperti berarti sudah aman, tidak perlu ada perbaikan lagi, dan tunjangan profesi/sertifikasi siap meluncur ke rekening Anda. Selamat Mencoba.
Lihat video tutorial cek info PTK di video ini


Cek Info GTK Dikdas di http://info.gtk.kemdikbud.go.id/

Untuk guru SMK/SMA bisa membuka link cek info ptk dikmen dguru sma/smk

Tunjangan Insentif Bagi Guru Non PNS


Apa itu tunjangan insentif? Tunjangan insentif kalau tahun 2015 kebawah dinamakan tunjangan fungsional. Nah kalo Anda tahu dengan dengan tunjangan tersebut ya pasti tahu apa itu tunjangan insentif.  Insentif merupakan penghargaan dalam bentuk uang kepada guru bukan PNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dan melaksanakan tugas sebagai guru sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus pada satuan administrasi pangkal yang sama.  
Tunjangan Insentif  Bagi Guru Non PNS
Tunjangan Insentif  Bagi Guru Non PNS

Besarannya sama dengan nilai tunjangan fungsional yakni 300ribu/bulan dipotong pph alias pajak penghasilan. Syarat guru penerima Insentif adalah  sebagai berikut:
  1. terdata dalam Dapodik dan dinyatakan valid;
  2. guru bukan PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atau masyarakat dan belum memiliki sertifikat pendidik;
  3. berstatus sebagai guru bantu yang dibuktikan melalui Nomor Induk Guru Bantu (NIGB);
  4. berpendidikan minimal S-1/D-IV, kecuali guru di daerah khusus dan guru bantu;
  5. diutamakan bagi guru yang memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun; 
  6. memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). 

tunjangan insentif jadwal pencairan 2016
jadwal pencairan tunjangan insentif

cara pencairan tunjangan insentif pusat
teknis dan mekanisme penyaluran tunjangan insentif


jadwal penyaluran insentif dilaksanakan per triwulan.
1) triwulan 1 paling lambat akhir bulan April tahun berkenaan.
2) triwulan 2 paling lambat akhir Juli tahun berkenaan.
3) triwulan 3 paling lambat akhir Oktober tahun berkenaan.
4) triwulan 4 paling lambat akhir Desember tahun berkenaan.


Penyelenggaraan Sergur Pola PLPG

PLPG atau Pendidikan dan Latihan Profesi Guru sebentar lagi akan dilaksanakan, yang rencananya akan dimulai pada Juni 2016 ini untuk guru Kemdkibud. Penting rasanya calon peserta PLPG mengatahui apa dan bagaimana PLPG tersebut. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) merupakan pola sertifikasi dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Rayon LPTK untuk memfasilitasi terpenuhinya standar kompetensi guru peserta sertifikasi. Perkuliahan dilaksanakan untuk penguatan materi bidang studi, model-model pembelajaran, dan karya ilmiah. Workshop dilaksanakan untuk mengembangkan, mengemas perangkat pembelajaran dan penulisan karya ilmiah. Pada akhir PLPG dilaksanakan uji kompetensi.


Lama masa PLPG

Beban belajar pola PLPG sebanyak 90 JP (1 JP = 50 menit), dengan alokasi waktu:
Guru SD, SMP, SMA/SMK = 32 T : 58 P
Guru PAUD (TK/RA) = 44 T : 46 P
Guru BK/Konselor = 30 T : 60 P.
Biasanya dilaksanakan dalam 10 hari

Tujuan PLPG

  • Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru
  • Memantapkan penguasaan dan kemampuan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2006 dan 2013
  • Menentukan kelulusan guru peserta sertifikasi
Modul Pembelajaran PLPG 2016
Ujian Kompetensi di Akhir PLPG
MATERI PEMBELAJARAN/WORKSHOP PLPG

Peserta PLPG terdiri atas guru yang memilih:
  • Pola portofolio yang bertatus MPLPG, atau tidak lulus verifikasi portofolio,
  • Sertifikasi pola PLPG, dan
  • Peserta yang tidak lulus/tidak menyelesaikan sertifikasi/PLPG tahun sebelumnya
Data peserta di atas didasarkan atas data yang diunggah pada ASG online.


  • Peserta PLPG hanya memiliki kesempatan dua kali pemanggilan. 
  • Peserta yang tidak dapat memenuhi pada panggilan pertama dengan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan, akan dipanggil lagi pada PLPG tahap berikutnya selama rombel mata pelajaran yang relevan masih tersedia (sesuai RAB).
  • Peserta yang tidak memenuhi 2 kali panggilan dan tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan dianggap mengundurkan diri, dan diberi kesempatan untuk mengikuti sertifikasi tahun berikutnya


PENYELENGGARAAN PLPG

  1. PLPG dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan yang telah ditetapkan Pemerintah dan didukung oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program studi relevan dengan bidang studi/mata pelajaran guru peserta PLPG.
  2. PLPG diselenggarakan selama 10 hari dengan bobot 90 Jam Pembelajaran (JP), dengan alokasi 32 JP teori  dan 58 JP praktik (untuk SD, SMP, SMA/SMK).  PAUD/TK/RA, dan BK/Konselor tidak ada perubahan alokasi waktu. Satu JP setara dengan 50 menit.

  • Lokasi pelaksanaan PLPG dapat di wilayah Rayon LPTK penyelenggara dan/atau dipusatkan di kabupaten/kota sekitar tempat guru berasal.
  • Penentuan tempat pelaksanaan PLPG harus memperhatikan kelayakan (representatif dan kondusif) untuk proses pembelajaran dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.
  • Kecukupan dan kelayakan ruangan.
  • Rasio jumlah peserta dengan luas ruang belajar.
  • Rasio jumlah peserta dengan ruang peerteaching.
  • Kecukupan dan kelayakan mebeler.
  • Kecukupan dan kelayakan alat bantu/media pembelajaran yang memadai.


SK Penetapan NRG Sergur Kemenag 2015 Lengkap Tiap Propinsi


Pada bulan maret lalu kemenag lewat dirjen Pendis telah mengeluarkan SK terkait penetapan NRG hasil sertifikasi guru PLPG di lingkungan Madrasah kemenag.
SK dirjen pendis tentang penetapan NRG sertifikasi guru madrasah tahun 2015
SK NRG kemenag

Silakan klik link tiap propinsi berikut ini.

Berikut adalah lampiran-lampirannya:
  1. Provinsi Aceh
  2. Sumatera Utara
  3. Sumatera Barat
  4. Riau
  5. Kepulauan Riau
  6. Jambi
  7. Bengkulu
  8. Sumatera Selatan
  9. Bangka Belitung
  10. Lampung
  11. Banten
  12. DKI Jakarta
  13. Kalimantan Barat
  14. DI Yogyakarta
  15. Jawa Barat 1
  16. Jawa Barat 2
  17. Jawa Barat 3
  18. Jawa Tengah 1
  19. Jawa Tengah 2
  20. Jawa Tengah 3
  21. Bali
  22. Jawa Timur 1
  23. Jawa Timur 2
  24. Jawa Timur 3
  25. NTB
  26. NTT
  27. Kalimantan Tengah
  28. Kalimantan Timur
  29. Kalimantan Selatan
  30. Sulawesi Utara
  31. Sulawesi Tengah
  32. Sulawesi Tenggara
  33. Gorontalo
  34. Sulawesi Barat
  35. Maluku
  36. Maluku Utara
  37. Papua
  38. Papua Barat
Sumber http://madrasah.kemenag.go.id/

Nama Yang Lulus Berkas MAN IC seluruh Indonesia


Sebagaimana berita terdahulu perihal dibukanya pendaftaran MAN IC, maka kali ini akan kami share surat keputusan tentang peserta yang lolos pemberkasan pendaftaran MAN IC. Bagi pendaftar telah memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti tahapan tes tertulis Penerimaan Peserta Didik Baru MAN Insan Cendekia 2016/2017.

Nama Yang Lulus Berkas MAN IC seluruh Indonesia
MAN IC


Silakan klik ditautan ini nama yang lolos berkas MAN IC.
Surat kepeutusan Dirjen Pendis nomor 2405 tahun 2016


Cara Cek Calon Peserta Sergur 2016


 Untuk nama-nama calon peserta sergur tahun 2016 yang bisa dilihat secara publik bisa  dilihat dialamat web http://jetjetsemut.blogspot.com/2015/02/pengumuman-calon-peserta-sergur.html

Nama peserta calon peserta sertifikasi guru PLPG 2015 sudah dirilis resmi, nama-nama yang ada adalah mereka yang berhak mengikuti seluruh proses sergur dari awal, seperti UKG 2015, hingga proses akhir. Namun tentunya harus melewati dulu tahapan-tahapan lainnya.

Buka dulu cara cek status verifikasi calon peserta sergur
Calon Peserta Sertifikasi Guru 2016 akan diumumkan melalui laman/website http://sergur.kemdiknas.go.id/

Nah jika ada dari Anda yang belum membenahi data di Padamu negeri segera lakukan, walaupun sudah positif anda akan ikut sertifikasi guru 2015 segera tambah/perbaiki data Anda di dapodik

Baca Juga :
Urutan/ Perangkingan Prioritas Calon Peserta Sergur 2016
Kebijakan baru sergur 2016


Pengumuman resmi peserta sertifikasi calon peserta sertifikasi 2016 juga bisa dilihat di dinas kabupaten masing-masing.

Cara mencari /mengetahui nama peserta sertifikasi guru 2016 1. Daftar Calon Peserta 
http://sergur.kemdiknas.go.id/pub/index.php calon peserta cara melihat claon peserta sergur 2016 pola ppgj dan plpg
calon peserta sergur 2016
Masukkan NUPTK  jika Ada maka akan muncul


calon peserta sergur 2016 http://sergur.kemdiknas.go.id/pub/index.php
calon peserta sergur 2016

dari hasil di atas akan nampak nama-nama peserta yang lulus, jumlah peserta yang lulus UKG, usia peserta, masa kerja, NUPTK dan  golongan jika sudah PNS. yang diurut dari yang paling tua usianya.

Tips pencarian klik saja angka-angka di bawah nama Kabupaten, atau anda bisa melihat dari usia peserta, karena diurutkan berdasarkan usia peserta calon sertifikasi 2015. Semoga beruntung di sergur 2015.

Catatan:
Daftar nama yang muncul adalah "hasil kotor" belum sepenuhnya ikut Sergur 2016, karena masih ada tahapan lain seperti pengumpulan berkas administrasi calon peserta UKG 2015
Buka juga kisi-kisi soal ukg 2015 
panduan UKG 2015 

Untuk hasil UKG 2015 belum ada pengumuman terbaru, jadi tunggu saja kabar baik dari dinas kabupaten anda.

Konversi / Penyesuaian Bidang Studi Sergur

Konversi Atau Penyesuaian Bidang Studi Sergur

konversi bidang studi sergur bagi peserta sergur yang memperoleh sertifikat pendidik tahun 2007, 2008, 2009

Aplikasi online konversi bidang studi sergur ini merupakan aplikasi berbasis web yang dikelola oleh dinas pendidikan kabupaten kota dan LPTK penyelenggara sergur.Mengapa perlu konversi bidang studi sergur? Berikut alasannya. Sergur dalam jabatan telah dilaksanakan sejak 2006 dimana guru yang sudah lulus sergur berhak mendapatkan sertifikat pendidik.

Sejak 2009 kode bidang studi sergur telah berubah, dan menimbulkan masalah dan kerancuan apalagi sejak adanya dapodik. Pada 2012 kepala BPSDMPK-PMP mengeluarkan surat mengenai hal ini dengan surat nomor 26269/J/LL/2012 tentang penyesuaian kode dan bidang studi sergur.

Program konversi ini ditujukan bagi guru yang telah ikut sergur pada tahun 2006, 2007, 2008, 

Alur proses konversi

konversi bidang studi sergur bagi peserta sergur yang memperoleh sertifikat pendidik tahun 2007, 2008, 2009
Konversi / Penyesuaian Bidang Studi Sergur

Apa yang harus dilakukan guru peserta sergur 2007 hingga 2009?

Yang pertama guru harus mengumpulkan berkas persyaratan yakni:
  1. Fotokopi sertifikat pendidik
  2. SK tugas mengajar/ pembagian tugas ajar
  3. Surat keterangan atau surat pengantar dari kepala sekolah 
  4. Fotokpi ijazah S1/D4 yang dilegalisir
Kemudian guru menghubungi admin dinas pendidikan yang mengurusi masalah konversi ini. Ingat konversi bidang studi sergur ini urusan guru yang disertifikasi tahun 2006, 2007, 2008 dan silakan melapor ke dinas pendidikan untuk info lengkapnya. 

untuk keperluan silakan unduh dan pelajari konversi bidang studi berikut ini:
konversi bidang studi langsung
konversi bidang studi tidak langsung

Jadwal Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru 2016

Sebagaimana tahun lalu, untuk pembayaran tunjangan sertifikasi adalah melalui data dapodik yang di ambil oleh Ditjen GTK kemudian diterbitkan SKTP atau Surat Keputusan Tunjangan Profesi. Dimana jika SKTP guru bersertifikasi sudah keluar maka mereka berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi, fungsional non PNS dan tunjangan khusus. begitupun di tahun 2016 ini untuk SKTP akan dikeluarkan berdasarkan pengiriman dapodik serta tambahan yaitu input nilai PKG oleh pengawas sekolah

SKTP sebagian besar sudah terbit bagi yang dapodiknya beres. Silakan buka link CEK INFO GTK 2016 guru bersertifikasi. Pastikan data guru sudah valid, jika masih bermasalah silakan hubungi operator dapodik di sekolah Anda.

Pencairan dana sertifikasi atau tunjangan profesi dari pusat biasanya adalah awal April, namun terkadang di daerah terkendala berbagai macam birokrasi dan embel-embel gak jelas. Hehehe

Batas pengiriman atau sinkronisasi dapodik untuk penerbitan SKTP 2016 adalah 30 Mei 2016

Berikut jadwal penerbitan SKTP dan pencairan tunjangan sertifikasi guru 2016. 
Silakan klik pada gambar untuk memperbesar

Mekanisme jadwal penerbitan SK tunjangan SKTP dan pencairan tunjangan sertifikasi guru 2016 bisa dilihat pada gambar di bawah ini:

Untuk pencairan Triwulan I 2016, data akan diambil dari dapodik terbaru
    Nah demikian rencana jadwal penerbitan SKTP dan pencairan tunjangan profesi 2016. Bisa saja jadwal tersebut tidak sesuai jika ada kendala lain.
    cara Cek INFO PTK bisa juga dibuka di tautan ini
    Anda pengguna Facebook bisa bergabung di Grup Info Guru atau fanpage Info Guru di Facebook

    PGRI: Sergur Biaya Sendiri, Menganiaya Guru


     Rencana Kemdikbud agar guru-guru yang diangkat setelah tahun 2006 melaksanakan sertifikasi sendiri, dengan biaya guru sendiri, hakikatnya adalah menganiaya guru.

    Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 82 Ayat (2) sangat jelas bahwa paling lambat sepuluh tahun sejak undang-undang itu disahkan (tahun 2005) guru-guru harus sudah S1/D4 dan bersertifikat pendidik.

    Dalam UU itu juga dinyatakan bahwa pemerintah dan atau pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi dan sertifikat pendidik, untuk guru dalam jabatan.

    Guru dalam jabatan menurut Pasal 1 Ayat (9) dinyatakan guru yang sudah mengajar. Artinya, guru yang sudah mengajar biaya sertifikatnya ditanggung pemerintah dan atau pemerintah daerah.

    Siapa saja guru dalam jabatan itu yang bisa disertifikat, yaitu guru tetap. Dalam Pasal 1 Ayat (8) guru tetap itu guru yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan penyelenggara pendidikan, dan satuan pendidikan yang telah bekerja minimal 2 tahun.
    PGRI
    Jadi semua guru dalam jabatan dan guru tetap harusnya telah disertifikasi paling lambat tahun 2015 dan setah itu pemerintah hanya mengangkat guru yg telah S1 dan bersertifikat pendidik, tentu kalau mamapu, sebab pendidikan profesi guru juga tidak jelas keberadaannya.

    Bahkan, mestinya setelah UU GD disahkan, pemerintah hanya mengangkat guru yg telah S1/D4 dan bersertifikat pendidik, karena pemerintah juga tdk mampu menyediakan guru yang memenuhi syarat itu, maka yang diangkat adalah yang ada saat itu.

    Karena itu, mestinya semua guru dalam jabatan yang ada hingga sekarang harus disertifikasi dengan cara yang relatif sama dengan biaya dari pemerintah.

    Saya ingin menagih janji Mendikbud, katanya akan menyayangi dan memuliakan guru. Mendikbud harus menghentikan gagasannya yang aneh dan melanggar UU Guru dan Dosen itu.

    Tidak ada satu kata pun, bahwa yang dibiayai sertifikasinya hanya guru yang diangkat sebelum 1 Januari 2006, tetapi, sekali lagi, guru dalam jabatan. Berarti jika mulai tahun 2016 guru sertifikasi bayar sendiri adalah sistem yang mengada-ada untuk menutupi kegagalan melaksanakan UUGD saja.

    Kalau sampai saat ini masih banyak guru yang belum disertifikasi, masih sekitar 1.400.000 an (bukan 500.000), sekitar 45%, juga bukan karena kesalahan guru. Seperti kita ketahui, kuota sertifikasi yang menetapkan jumlah guru yang disertifikasi itu adalah pemerintah, yg mensertifikasi LPTK. Seandainya, kuotanya banyak mestinya seluruh guru dalam jabatan sudah selesai disertifikasi.
    SUMBER

    dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id Alamat Baru Dapodik PAUD


    Selamat pagi rekan Info Guru, kali ini admin akan berbagi informasi penting terkait pendataan dapodik khususnya bagi rekan yang berada di lingkungan tingkatan PAUD. Kemdikbud telah membuka alamat web baru untuk guru dan operator pendataan dalam mengakses data terkait dapodik PAUD-DIKMAS.
    dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id Alamat Baru Dapodik PAUD
    dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id Alamat Baru Dapodik PAUD

    Berikut beberapa tautan yang bisa diakses rekan operator dapodik paud:

    Alamat utama web dapodik paud

    http://dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/

    Manajemen PAUD-DIKMAS
    alamat ini untuk mengunduh prefill dapodik paud, melihat pengiriman dapodik paud,

    http://manajemen.paud-dikmas.kemdikbud.go.id:616/

    Forum pertanyaan dan bantuan dapodik paud dikmas
    http://helpdesk.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/

    Juknis dapodik paud
    http://dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/file/Buku-Juknis-Pengelolaan-Datin.pdf

    Formulir dapodik paud-dikmas excel
    http://dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/file/Formulir_Dapodik_PAUD.xlsx

    Syarat Penerima Tunjangan Fungsional Kemenag

    Guru di lingkungan Kemdikbud sudah menerima sebagian tunjangan fungsional dan dalam waktu dekat pencairan triwulan kedua sudah di depan mata. Tunjangan fungsional non PNS diberikan pula kepada guru madrasah atau mereka yang ada di lingkungan kemenag. Syarat untuk mendapatkan tunjangan fungsional tidak jauh berbeda dengan guru Kemdikbud. Berikut syarat untuk mendapatkan tunjangan fungsional kemenag:
    Syarat Penerima Tunjangan Fungsional Kemenag
    tunjangan fungsional guru madrasah

     Berstatus sebagai guru RA/Madrasah dibuktikan dengan :

    • SK Pertama mengajar dan SK 2 (dua) Tahun terakhir sebagai Guru Tetap dari Ketua Yayasan bagi guru yang satminkalnya di RA/Madrasah Swasta
    • SK Pertama mengajar dan SK 2 (dua) Tahun terakhir sebagai Guru Tetap dari Kepala Kankemenag Provinsi/Kabupaten atau Kepala Madrasah Negeri yang bersangkutan bagi yang satminkalnya di Madrasah Negeri

        Aktif Mengajar di RA/Madrasah (dibuktikan dengan surat keterangan aktif mengajar dari Kepala RA/Madrasah dan SK Pembagian Tugas dilampiri Jadwal mengajar selama 2 tahun pelajaran
        Setiap Guru RA/Madrasah Penerima Tunjangan Fungsional wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan kinerja (format terlampir)
        Memiliki NUPTK dibuktikan dengan Print Out NUPTK (S08) dan (S07)
        Diutamakan Memiliki Ijazah S-1/D-IV yang dibuktikan dengan Fotocopy Ijazah (legalisir), jika belum S1 maka melampirkan ijazah terakhir yang dimiliki
        Diutamakan memiliki beban kerja 24 JPL perminggu
        Tidak berstatus CPNS/PNS
        Usia tidak lebih dari 60 tahun per 1 Januari 2015
        Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama atau Tunjangan Fungsional Kemendiknas
        Pengusulan data calon penerima STF-GBPNS hanya dari satu Madrasah / Satminkal (tidak boleh mengusulkan dari dua madrasah)

     PENERIMA TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU INI DIPRIORITASKAN UNTUK GURU RA/ MADRASAH:

        Yang memenuhi beban kerja minimal 24 JTM/minggu;
        Yang berkualifikasi S-1/D-IV, tanpa menutup peluang Non S1 untuk diusulkan,           sepanjang memenuhi syarat-syarat di atas;
        Yang lebih lama masa tugasnya;
        Yang bukan penerima tunjangan Profesi Guru.
        Guru yang baru lulus sertifikasi, memenuhi JTM 24 jam serta memenuhi 12 JTM di satminkal tapi belum pernah dibayar tunjangan profesinya, maka guru ybs tidak diprioritaskan mendapat tunjangan fungsional guru non PNS.    
     

    Sah! Semua peserta Sergur dibiayai Kemdikbud

    Pemerintah Akan Biayai Sertifikasi 550-Ribu Lebih Guru
    Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan membiayai seluruh proses sertifikasi untuk 555.467 guru. Guru yang akan dibiayai sertifikasinya tersebut merupakan guru dalam jabatan (guru yang diangkat sebelum 31 Desember 2005), dan guru yang diangkat dalam kurun waktu 31 Desember 2005 s.d 31 Desember 2015. Sertifikasi guru tersebut akan dilakukan melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang dibagi menjadi empat gelombang, sehingga pada tahun 2019 mereka semua ditargetkan sudah tersertifikasi.

    Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata mengatakan, kebijakan tersebut diambil pada Senin lalu (11/4/2016) dan sudah disepakati Rabu kemarin (20/4/2016) dengan forum rektor perguruan tinggi negeri di Universitas Negeri Jakarta.

    “Jumlahnya kan banyak, ada 555.467 orang. Tidak mungkin dilakukan dalam satu tahun. Maka dengan forum rektor disepakati untuk dibagi menjadi empat batch (gelombang), yaitu tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Jadi di masa pemerintahan Jokowi sertifikasi guru selesai,” ujar pria yang akrab disapa Pranata itu, kemarin (13/4/2016), di Jakarta. Diperkirakan, setiap tahunnya (satu gelombang), akan ada sekitar 140-ribu guru yang mengikuti PLPG.(Pengunggah: Erika Hutapea)
    Baca selengkapnya di: http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/04/pemerintah-akan-biayai-sertifikasi-550ribu-lebih-guru

    Pagi Ngajar, Sore Pemungut Sampah


    Terbaek lah buat Pak guru yang satu ini. Di saat yang lain banyak yang ngeluh karena gaji guru honor yang rendah, Pak guru honorer yang satu ini tanpa gengsi dan malu, mau menjadi pemungut sampah di lingkungan desanya.

    Fakhrur Rosyidi, guru honorer di SDN Banjarimbo II Kecamatan Lumbang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ini kesehariannya selain mengajar juga punya pekerjaan tambahan sebagai pemungut sampah. Hal tersebut dilakukannya lantaran gaji sebagai guru honorer hanya sebesar Rp 125.000,- sebulannya, yang pastinya uang sebesar itu tak akan mencukupi kebutuhan hidup ia dan keluarga.
    Pagi Ngajar, Sore Pemungut Sampah

    Sejak tahun 2008 pekerjaan sampingan sebagai tukang sampah ini dilakukannya. Penghasilan dari pemungut sampah pun tidak serta merta membuat keadaan ekonomi menjadi baik, karena hanya mengandalkan kemurahan hati pemilik rumah yang diangkut sampahnya yang terkadang memberi 5.000 sampai 10.000 rupiah tiap bulannya.

    Dengan pekerjaan sebagai pemungut sampah ini pula, Fakhrur Rosyidi dan istrinya menjadi kreatif. Sampah yang ada tidak semuanya dibuang. Sebagian sampah plastik yang masih bisa dipergunakan dibersihkan untuk dijadikan tas dari hasil daur ulang. Dari pembuatan tas daur ulang ini, Fakhrur bisa mendapatkan 60.000 hingga 150.000 per buah nya. Salut buat Pak Fakhrur. kompas.com


    Arsip Blog

    Jangan Lupa di Like Ya

    ×