Cek Tunjangan Dikdas/Lembar Info Guru

Buat Anda guru atau PTK yang ingin mengakses atau mengecek data lembar info guru atau biasa disebut Lapor Tunjangan Dikdas (LTD) Bisa mengikuti cara-cara di bawah ini. Namun ada beberapa hal yang harus disiapkan yaitu NUPTK bagi yang belumsertifikasi dan NRG (Nomor Registrasi Guru) bagi yang sudah mengikuti sertifikasi. Cek Lembar Info Guru ini adalah hasil sinkronisasi atau pengiriman data dari aplikasi dapodikdas 2014. Berikut link-link yang bisa diakses di link-link berikut:

Link 1 : Klik disini
Link 2 : Klik Di sini
Link 3 : Klik Di sini
Link 4 : Klik di sini
Link 5 : Klik di sini



Silakan masukkan NRG pada user ID dan tanggal lahir pada password misalnya tanggal lahir 12 Nopember 1978 maka password yang digunakan adalah 19781112

masukkan kode captcha,sesuaikan huruf dan angka, jangan sampai salah, lalu klik submit.

lapor tunjangan dikdas di Link 1 : http://223.27.144.195:8081/ Link 2 : http://223.27.144.195:8082/ Link 3 : http://223.27.144.195:8083/ Link 4 : http://223.27.144.195:8084/ Link 5 : http://223.27.144.195:8085/
cek info guru

Setelah Anda masuk, yang paling penting diperhatikan adalah tanggal sinkronisasi, dan jumlah jam mengajar yang tentunya ini nantinya berkaitan dengan tunjangan profesi, funsional, akademik.



cara mengecek SK tunjangan, cek lapor tunjangan dikdas, cek hasil sinkronisasi dapodik dan data info guru 2014.
Pada bagian rombel klik Tampilkan Rombel, untuk melihat kevalidan data guru. Di sini akan kelihatan data yang dimasukkan di rombel pada aplikasi dapodik. Pada gambar di atas adalah contoh JJM Kepsek SD pada lembar info guru. pada jumlah Jam Mengajar terlihat linier, sejumlah 6 jam, pada aplikasi dapodik di isi 6 jam. So, jika data Anda seperti berarti sudah aman, tidak perlu ada perbaikan lagi, dan tunjangan profesi/sertifikasi siap meluncur ke rekening Anda. Selamat Mencoba.

Jadikan Permanen Data PTK Padamu Negeri / Cetak S12a

Saat kita login sebagai PTK di padamu negeri setiap PTk pasti akan menemui tampilan seperti berikut ini:

jadikan permanen padamu negeri
jadikan permanen

Sebenarnya hal ini sudah lama ada sejak beberapa bulan yang lalu, namun karena PTK tidak pernah membuka akun naah makanya gak tahu.
Untuk apa fungsinya...? Jika anda seorang PTK/Guru/Tata Usaha/Penjaga Sekolah maka ini wajib dilakukan karena berimbas nantinya kepada PKG guru 2014. Artinya jika tidak dipermanenkan maka tidak bisa dilakukan PKG pada guru tersebut.

Nah sebelum kita mempermanenkan data PTK, sudah kewajiban PTK untuk memperbaiki/menambah/maupun mengupdate data terbarunya.

Setelah login klik pada bagian kiri tab pendidikan

S12a dokumen cetak jadikan permanen
padamu negeri
cara cetak s12a, jadikan permanen data padamu negeri.

Lalu perbaiki/perbarui data anda di tab-tab berikutnya Riwayat PNS (jika PNS) Riwayat Pendidikan, Fungsi danjabatan, Riwayat mengajar isi sejak tahun 2009/2010, lalu pada tab Diklat dan sertifikasi masukkan data sertifikasi (jika sudah)

Setelah itu mulai klik Jadikan Permanen pada gambar di atas. Cek kembali data-data yang ada, jika sudah mantap CENTANG persetujuan. Lalu Klik Setuju & Cetak Ajuan

jadikan permanen data padamu negeri
cetak ajuan
cara cetak S12a

Akan muncul notifikasi untuk ngeprint ajuan data. Pilih Micwosoft XPS document writer jika anda mau mendownload atau printya nanti, jika terhubung dengan printer maka pilih printer yg terhubung untuk langsung cetak. Akan keluar format S12a yang harus diserahkan ke admin padamu dinas pendidikan kabupaten. Sebelumnya ditandatangani kepsek dan PTK ybs.


Download Form Angket PKG Guru/ Lembar Catatan Fakta

Sehubungan dengan kabar terdahulu tentang pengisian isian Penilaian Kinerja Guru secara online di website padamu negeri. Dimana hal ini dilakukan oleh kepala sekolah. Yang isi pengumumannya sebagian saya kutip
4. Kepala Sekolah melaksanakan fungsi penilaian kinerja kepada seluruh Guru di sekolahnya dan melaporkan secara online hasilnya di Padamu Negeri menggunakan akun individu Kepala Sekolah masing-masing. Kepala Sekolah juga memastikan para PTKnya telah melakukan proses keaktifan NUPTK/PegID periode semester 1 Tahun Pelajaran 2014/2015 secara online mandiri di Padamu Negeri sebagai syarat status keaktifan Kepala Sekolah bersangkutan.
download form angket Penilaian Kinerja Guru PKG 2014. di padamu negeri. pkg guru bk, guru smp, sd,



Berikut Saya uploadkan format angket PKG guru 2014 secara offline. Silakan di print out kemudian bagikan kepada guru-guru/PTK lalu kepala Sekolah mengisinya secara online di padamu.siap.web.id

Silakan unduh di link ini format angket PKG guru 2014 di padamu negeri.
Untuk blangko instrumen angket pkg guru BK bisa diambil di link ini
SK Tim Penilai PKG 2014 bisa di unduh di link ini
lembar catatan fakta unduh di link ini

SK NRG Kementerian Agama

Buat Anda guru Pendidikan Agama Islam (PAI), Kristen, Hindu maupun guru yang berada dalam naungan kementerian agama/kemenag/depag lainnya yang sudah pernah mengikuti PLPG dan dinyatakan lulus sertifikasi bisa melihat Nomer Registrasi Guru nya di alamat link

https://drive.google.com/file/d/0ByCOWtvloy05RlBHcnVhYWs3THc/edit

Atau Anda bisa membuka link-link di bawah ini untuk mendownload NRG guru PAI tersebut.



  • SK NRG No 1406 2013 (Halaman Awal)
  • SK NRG 2013 (1)
  • SK NRG 2013 (2)
  • Lampiran SK NRG 2013 Provinsi Aceh
  • Lampiran SK NRG 2013 Provinsi Sumatera Utara
  • Lampiran SK NRG 2013 Provinsi Sumatera Selatan
  • Lampiran SK NRG 2013 Provinsi Sumatera Barat
  • Lampiran SK NRG 2013 Provinsi Bangka Belitung
  • Lampiran SK NRG 2013 Provinsi Bengkulu
  • Lampiran SK NRG 2013 Provinsi Kep. Riau
  • Lampiran SK NRG 2013 Provinsi Riau
  • Lampiran SK NRG 2013 Provinsi Jambi
  • Lampiran SK NRG 2013 Provinsi Lampung
  • Lampiran SK NRG 2013 Provinsi Banten
  • Lampiran SK NRG 2013 Provinsi DKI Jakarta
  • Lampiran SK NRG 2013 Provinsi Jawa Tengah
  • Lampiran SK NRG 2013 Provinsi Jawa Barat
  • Lampiran SK NRG 2013 Provinsi Jawa Timur
  • Lampiran SK NRG 2013 Provinsi D.I Yogyakarta
  • Lampiran SK NRG 2013 Provinsi Bali
  • Lampiran SK NRG 2013 Provinsi Nusa Tenggara Barat
  • Lampiran SK NRG 2013 Provinsi Nusa Tenggara Timur
  • Lampiran SK NRG 2013 Provinsi kalimantan Barat
  • Lampiran SK NRG 2013 Provinsi kalimantan Timur
  • Lampiran SK NRG 2013 Provinsi Sulawesi Barat
  • Lampiran SK NRG 2013 Provinsi Sulawesi Selatan
  • Lampiran SK NRG 2013 Provinsi Sulawesi Tengah
  • Lampiran SK NRG 2013 Provinsi Sulawesi Tenggara
  • Lampiran SK NRG 2013 Provinsi Sulawesi Utara
  • Lampiran SK NRG 2013 Provinsi Gorontalo
  • Lampiran SK NRG 2013 Provinsi Maluku
  • Lampiran SK NRG 2013 Provinsi Maluku Utara
  • Lampiran SK NRG 2013 Provinsi Papua Barat
  • Lampiran SK NRG 2013 Provinsi Papua
  • SK Dirjen 2786 Tahun 2014

    SKP (Sasaran Kerja Pegawai) PNS

    Sebagaimana di sebutkan dalam post terdahulu bahwa dalam penilaian Prestasi Kerja mencakup unsur Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja. Pada bagian ini akan di bahas mengenai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) PNS.


    Ketentuan SKP


    1. Setiap PNS wajib menyusun SKP.
    2. SKP memuat tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur.
    3. SKP harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai
    4. Dalam hal SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh pejabat penilai maka keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final.
    5. SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari.
    6. Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah bulan Januari maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan.
    7. PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.
    8. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yg harus dicapai. Setiap kegiatan tugas jabatan yg akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yg telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

    Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan RKT instansi. Dalam menyusun SKP harus memperhatikan hal-hal sbb:
    • Jelas
    • Dapat diukur
    • Relevan
    • Dapat dicapai
    • memiliki target waktu

     

    Unsur-Unsur Sasaran Kerja Pegawai


    1. Kegiatan Tugas Jabatan
    Mengacu pada Penetapan Kinerja/RKT. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi s/d jabatan terendah secara hierarki.
    2. Angka Kredit (Fungsional/Guru)
    3. Target.
         Dalam menetapkan target meliputi aspek sbb:
    • Kuantitas (Target Output)
    • Kualitas (Target Kualitas)
    • Waktu (Target Waktu)
    • Biaya (Target Biaya)

    Tata Cara Penilaian SKP


    Nilai capaian SKP dinyatakan dengan angka dan keterangan sbb:
    91 – ke atas : Sangat baik
    76 – 90 : Baik
    61 – 75 : Cukup
    51 – 60 : Kurang
    50 – ke bawah : Buruk

    Penilaian SKP meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan/atausesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis kegiatan pada masing-masing unit kerja.

     Rumus Capaian SKP


    sasaran kerja pegawai negeri sipil SKP PNS, rumus cara menghitung SKP PNS. ketentuan skp, penilaian SKP PNS
    , tata cara penilaian SKP PNS, unsur unsur SKP

    Tugas tambahan dan Kreativitas SKP

    1. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan atau pejabat penilai yang berkaitan dengan tugas jabatan;
    2. Menunjukkan kreativitas yang bermanfaat bagi organisasi dalam melaksanakan tugas jabatan

    • Tugas tambahan yg dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 1-3 kegiatan nilai 1
    • Tugas tambahan yg dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 4-6 kegiatan nilai 2
    • Tugas tambahan yg dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 7 kegiatan atau lebih nilainya 3

    Apabila seorang PNS pada tahun berjalan menemukan sesuatu yg baru dan berkaitan dengan tugas pokoknya serta dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari:
        1. Unit kerja setingkat Eselon II
        2. Pejabat Pembina Kepegawaian
        3. Presiden
        maka akan diberikan nilai kreativitas sbb:
    • Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dengan surat keterangan yg ditandatangani oleh kepala unit kerja setingkat eselon II. Nilai 3
    • Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan bermanfaat bagi organisasinya serta dibuktikan dengan surat keterangan yg ditandatangani oleh PPK.Nilai 6
    • Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan bermanfaat bagi negara dengan penghargaan yg diberikan oleh Presiden. Nilai 12

    1. Dalam hal kegiatan tugas jabatan didukung oleh anggaran maka penilaian meliputi aspek biaya.
    2. Setiap instansi menyusun dan menetapkan standar teknis kegiatan sesuai dengan karakteristik, sifat, jenis kegiatan, dan kebutuhan tugas masing-masing jabatan.
    3. Instansi dalam menyusun standar teknis kegiatan dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara
    4. Dalam hal realisasi kerja melebihi dari target maka penilaian SKP capaiannya dapat lebih dari 100 (seratus)
    5. Dalam hal SKP tidak tercapai yang diakibatkan olehfaktor diluar kemampuan individu PNS maka penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya

    PERILAKU KERJA PNS


    Perilaku Kerja merupakan salah satu unsur yang memuat 40% Penilaian Prestasi Kerja PNS.

    Penilaian perilaku kerja meliputi aspek:
    • Orientasi pelayanan
    • Integritas
    • Komitmen
    • Disiplin
    • Kerja sama
    • Kepemimpinan    
    1. Penilaian kepemimpinan hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural.
    2. Penilaian perilaku dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai terhadap PNS sesuai kriteria yang ditentukan.
    3. Pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku kerja PNS dapat mempertimbangkan masukandaripejabat penilai lain yang setingkat dilingkunga unit kerja masing-masing.
    4. Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100(seratus)
    Buka disini contoh SKP Guru

    Solusi Lupa Password PTK di Padamu Negeri

    Tidak sedikit memang guru/PTK yang ingin update datanya di padamu negeri namun saat login terkendala pada kesalahan username dan password. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah lupa password. Bisa jadi akibat perubahan password di awal pengerjaan padamu negeri.

    Bagaimana jika PTK lupa password? Salah satu caranya adalah dengan minta direset/dibuatkan/diatur ulang password nya dengan  menghubungi admin padamu negeri masing-masing sekolah agar dibuatkan password baru. Buat operator sekolah berikut cara membuat ulang password PTK di padamu negeri.


    1. Masuk/Login sebagai admin operator

    2. Klik Padamu Sekolah

    bagaimana cara jika lupa password padamu negeri
    lupa password ptk padamu

    3. Klik Pendidik dan tenaga kependidikan, lalu klik direktori PTK > Klik Daftar pendidik dan tenaga kependidikan. Disini akan muncul daftar nama PTK

    langkah langkah mendapatkan password baru padamu negeri 2014
    solusi lupa password padamu negeri

    4. Klik panah kecil pada bagian kanan data PTK (yang ada bintangnya) Klik Atur ulang password

    langkah langkah mengatur ulang password PTK di padamu negeri, solusi lupa passowrd padamu negeri
    PTK lupa password padamu

    5. Klik Ya saat muncul menu konfirmasi,

    6. Setelah itu kita disuruh untuk mencetak surat pengajuan dan password baru padamu negeri
        Jika kita terhubung dengan printer, maka bisa langsung cetak dengan memilih salah satu printer yang terhubung, namun jika tidak ada printer bisa memilih opsi seperti gambar di bawah ini. (PILIH Microsoft XPS Ducument writer, dengan opsi ini kita membuat dokumen .xps yang sewaktu-waktu bisa kita cetak.)

    cetak ajuan pengaturan password baru padamu negeri
    Nah demikian cara mengatur ulang password PTK, jika PTK lupa dengan password padamu negeri. Selamat mencoba...

    Pemerintahan Jokowi-JK Akan Tangguhkan Kurikulum 2013

    kurikulum 2013
    Pemerintahan Jokowi-JK Akan Tangguhkan Kurikulum 2013

    Pemerintahan baru yang dipimpin Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) akan menangguhkan pelaksanaan Kurikulum 2013 (K-13), karena dinilai banyak masalah dari sisi konsep dan implementasi. Proses persiapan K-13 dianggap terlalu terburu-buru, dengan target yang sangat ambisius.

    Hal itu dikatakan oleh Presidium Seknas Jokowi dan Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Hilmar Farid, dalam diskusi yang digelar Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bertema "Mengawal Kurikulum 2013" di Jakarta, Kamis (16/10).

    Menurut Hilmar, K-13 akan dievaluasi secara menyeluruh karena banyak kontroversi dan silang pendapat di dalamnya. Pemerintahan Jokowi-JK juga akan melakukan revisi yang sifatnya penyempurnaan.

    "Dari diskusi-diskusi yang muncul, arahnya ke penangguhan pemberlakuan. Kebijakan yang paling masuk akal untuk tidak secara cepat mendorong semua, tapi kembali ke persoalan mendasar, ke evaluasi," kata Hilmar.

    Hilmar mengatakan, penyempurnaan K-13 bukan berarti perubahan total, karena justru akan menyulitkan, melainkan perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang sangat mendasar. Dia mencontohkan masalah percetakan buku dan pelatihan guru.

    Menurutnya, perlu ada konsolidasi terhadap organisasi yang menyiapkan logistik, termasuk buku. Dalam beberapa kasus, katanya, percetakan kekurangan modal, sehingga menghambat proses cetak.

    "Selama penyediaan barang dan jasa pemerintah masih jadi lahan penghidupan atau proyek, maka sulit," ujar Hilmar.

    Terkait pelatihan guru, dia mengatakan tidak cukup sekadar pelatihan, tapi perlu evaluasi yang terus-menerus.

    "Kurikulum 2013 adalah upaya ambisius untuk membuat perubahan sistem pendidikan dan metode pembelajaran. Misalnya, mata pelajaran harus dikembangkan dari kompetensi, jadi kita buat kompetensi duluan. Itu sederhana dari segi niat, tapi implikasinya sulit," kata Hilmar.

    Hilmar juga mengkritik konsep K-13 yang berangkat dari paradigma untuk meningkatkan daya saing bangsa. Menurutnya, patokan daya saing bangsa sebenarnya problematik (mengandung masalah), karena kerap kali diidentikan dengan keunggulan negara lain.

    "Singapura sering dianggap sebagai model betapa bagus pendidikan di sana. Tapi kalau dilihat masyarakat Singapura secara konkrit, ada banyak masalah, tingkat frustasi tinggi, bunuh diri, dan sakit jiwa," katanya.

    Hilmar menambahkan, kurikulum sebaiknya berorientasi ke bawah, artinya melihat kondisi konkrit di lapangan dan potensi Indonesia.

    "Poin utamanya memang ada kebutuhan akan kurikulum yang jauh lebih sesuai, lebih baik, bukan hanya tuntutan zaman tapi karena perubahan keadaan di masyarakat. Saya tidak setuju kita ketinggalan saja, padahal di basisnya ada yang tidak tersentuh pendidikan," ujarnya.

    PROGRES DATA TUNJANGAN PROFESI P2TK DIKDAS

    PROGRES DATA TUNJANGAN PROFESI P2TK DIKDAS
    PER (11 Oktober 2014, 23.48)

    Belum Update Dapodik :
    Penjelasan :
    a. PTK Belum melakukan sinkronisasi data pada aplikasi DAPODIK atau ada perbedaan pengisian NUPTK, Nama atau Tanggal Lahir antara yang di isi pada DAPODIK dengan Data Kelulusan pada Aplikasi SIM Tunjangan
    b. Pengawas : Dinas pendidikan belum melakukan pengisian data kelengkapan pribadi pengawas pada aplikasi Tunjangan Profesi

    Data Belum Valid atau Masih Edit
    Penjelasan :
    a. PTK sudah melakukan sinkronisasi namun data belum valid atau dalam proses perbaikan di aplikasi tunjangan profesi, atau PTK tersebut tidak valid untuk menerima tunjangan profesi dikarenakan syarat penerima tunjangan profesi tidak terpenuhi (Red. Baca kembali PP 74 Tahun 2008 Pasal 15)
    b. Pengawas : Dinas pendidikan masih dalam proses melakukan pengisian data kelengkapan pribadi pengawas pada aplikasi Tunjangan Profesi

    Data Siap Usul :
    Penjelasan :
    a. Data PTK pada Lembar Info PTK sudah valid menurut Pasal 15 PP 74 Tahun 2008 sebagai penerima tunjangan profesi, namun menunggu verifikasi Dinas Pendidikan masing2 kab/kota agar data yang di SK kan tidak ada permasalah administrasi di lain waktu,
    [Contoh PTK A Sudah valid di Kab A namun real PTK A sudah mutasi ke Kab B oleh sebab itu OP Dinas harus memutasikan dulu data PTK A ke Kab B agar tidak terbit SK Di Kab A]

    Dalam Proses Usulan Perbaikan Data Kelulusan : 1.063

    Penjelasan : Dinas Pendidikan Kab/Kota sedang melakukan usulan perbaikan data kelulusan pada SIM Tunjangan Profesi terkait data NUPTK, No Peserta, Kode Bidang Studi, Wilayah Tugas dll.

    PTK Tidak Aktif :
    Penjelasan : PTK Tidak aktif, Pensiun, Meninggal, Cuti atau Mutasi Struktural

    Data Siap SK : 18.639

    Penjelasan : Data Sudah Valid secara Peraturang dan Perundang2an dan Sudah di verifikasi oleh dinas pendidikan Kab/kota menunggu di terbitkan nomor SK oleh Admin Tunjangan P2TK DIKDAS

    Data Sudah SK : 700.418

    SUDAH SK .. TUNGGU PEMBAYARAN OLEH DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA MASING-MASING

    SILAHKAN DI DOWNLOAD
    DATA VALID
    https://www.dropbox.com/sh/h4vxoqqd3wziv52/AAANv9o4wSgnwdPhjuuluMWfa?dl=0
    DATA TIDAK VALID
    https://www.dropbox.com/sh/viq2r1364t7rdpd/AAATVURtuedpZErm_YEzexIda?dl=0

    Tata Cara Pelaksanaan PKG 2014

    Sehubungan dengan telah mulai dilaksanakannya Penilaian Kinerja Guru secara Online di padamu negeri, berikut kami paparkan prosedur dalam pelaksanaan PKG 2014 secara online tersebut.
    Prosedur pelaksanaan pelaporan online PKG 2014 sebagai berikut:


    1. Kepala Sekolah membentuk Tim Penilai PKG
    2. Tim Penilai melaksanakan proses penilaian instrumen PKG secara manual (pengamatan, wawancara, survei, dst) dan melaporkan hasilnya ke Kepala Sekolah.
    3. Kepala Sekolah entri hasil penilaian instrumen manual ke modul PKG di Padamu Negeri menggunakan akun Kepala Sekolah.
    4. Kepala Sekolah mencetak dokumen PKG (S22a Lampiran A dan B) dari Padamu Negeri.
    5. Kepala Sekolah, Tim Penilai dan Guru menandatangani cetak dokumen PKG (S22a Lampiran A dan B) serta diberi stempel resmi.
    6. Kepala Sekolah memindai (scan) dokumen PKG (S22a Lampiran A dan B) yang telah ditandatangan dan distempel tersebut untuk diunggah (upload) di Padamu Negeri.
    7. Kepala Sekolah mencetak Surat Ajuan Persetujuan Pelaporan PKG (S22A) sebagai surat pengantar resmi Dokumen PKG (S22a Lampiran A da B) untuk diserahkan ke Dinas/Mapenda setempat (termasuk melengkapi lembar berkas instrumen hasil penilaian manual pada S22a Lampiran A).
    8. Pihak Dinas/Mapenda menerima, memverifikasi dan memvalidasi Dokumen PKG (S22A, S22a LAMPIRAN A dan B serta lembar berkas instrumen hasil penilaian manual). Selanjutnya mencetak Tanda Bukti Persetujuan Laporan PKG (S23A) untuk diserahkan ke Kepala Sekolah.


    Persyaratan bagi Guru agar dapat diproses Penilaian Kinerjanya:
    1. Telah melakukan ajuan pemutakhiran data portofolio (S12) khususnya riwayat mengajar semester 1 Tahun Pelajaran 2014/2015 hingga permanen disetujui Dinas (S13)
    2. Telah mencetak Kartu Identitias PTK periode semester 1 Tahun Pelajaran 2014/2015


    Catatan Tambahan:
    • Modul PKG di Padamu Negeri hanya tersedia pada akun PTK yang menjabat sebagai Kepala Sekolah saja.
    • Pemutakhiran data PTK sebagai pejabat Kepala Sekolah (Sekolah Induk atau Non Induk) hanya bisa dilakukan oleh Admin Dinas/Mapenda setempat.
    • Mengingat PKG sangat penting bagi karir Guru, kami himbau para Admin/Operator Sekolah mendampingi para Kepala Sekolah masing-masing dalam proses Pelaporan Online PKG yang telah menjadi tugasnya.

    Demikian semoga pelaksanaan pelaporan online PKG di Padamu Negeri ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar sekaligus membantu meningkatkan kerjasama yang lebih harmoni antara Kepala Sekolah, Guru dan para Admin/Operator Sekolah dalam operasionalisasi Layanan Padamu Negeri di sekolah masing-masing

    Permendikbud Tentang Pendirian PAUD

    Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI) Ella Yulaelawati, M.A, Ph.D membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD, di Denpasar (6/10).

    Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk penataan kelembagaan satuan PAUD dan juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta pendiri/penyelenggara satuan PAUD dari hal-hal yang tidak diinginkan.
    Sosialisasi Permendikbud Tentang Pendirian PAUD

    Penataan kelembagaan satuan PAUD diawali dengan perizinan yang ditekankan per satuan dan per lokasi agar mampu memastikan terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

    “Saat ini ada banyak lembaga PAUD yang berkembang, agar ditata ulang kelembagaannya, terutama menyangkut akreditasi yang sudah habis masa berlakunya” ujar Ella Yulaelawati. 

    Lebih lanjut disampaikan oleh Ibu ella yulaelawati, M.A, P.hD agar jangan membedakan TK dgn PAUD karena TK merupakan bagian dari PAUD dan semua peraturan yang sudah dibuat bukan untuk menyulitkan pengelola lembaga PAUD tetapi untuk melindungi peserta didik.

    Sebelum menutup arahannya, Ibu Ella Yulaelawati yang didampingi oleh Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian serta Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Bali berharap kepada para peserta sosialisasi agar terus melengkapi data PAUD dengan benar baik dari sisi jumlah anak, jumlah lembaga maupun tenaga pendidik dan kependidikannya.

    Acara sosialisasi dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi terpilih, perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota terpilih, HIMPAUDI Pusat, dan Direktorat pembinaaan PAUD.
    Jangan Lupa di Like Ya

    ×

    Add me on Google Plus

    Academics Blogs Internet Blogs