Tunjangan Profesi Non PNS Kemenag Cair April 2015

Sebagaimana  guru non PNS pada kemdikbud di Kementerian Agama ada hal serupa yakni proses pemberian tunjangan profesi/sertifikasi guru non PNS.

Dilansir dari jpnn.com proses pencairan TPG Non PNS di lingkungan Kemenag tersebut akan dimulai bulan April 2015. Sekjen Kemenag Nur Syam mengatakan, Kemenag baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) 43/2014 tentang tata cara pembayaran TPG bagi guru bukan PNS (GBPNS). "Dalam aturan ini, memang dinyatakan bahwa pencairan 2015 di mulai Januari. Tetapi rasanya tidak bisa dicairkan Januari,"


Ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi guru kemenag non PNS untuk mendapatkan tunjangan profesi itu.

  • mengajar minimal 24 kali tatap muka/pekan sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas. 
  • memenuhi beban mengajar 6 kali tatap muka bagi guru yang ditunjuk menjadi kepala sekolah.
  • memenuhi  beban mengajar 12 kali tatap muka, bagi guru yang ditujuk menjadi wakil kepala sekolah.  
  • untuk guru bimbingan konseling, harus melakukan pendampingan minimal kepada 150 siswa.
  • guru harus mengajar mata pelajaran sesuai dengan sertifikat profesinya. Jika ada guru yang memiliki lebih dari satu sertifikat profesi, yang diakui hanya salah satu saja.
tunjangan profesi guru nin pns di lingkungan kementerian agama (kemenag) tata cara pembayaran, syarat mendapatkan tunjangan guru non pns kemenag

Nur Syam menjelaskan besaran TPG bagi guru non-PNS ditetapkan sebesar Rp 1,5 juta per bulan. Nominal ini dikecualikan bagi guru-guru non-PNS yang mengikuti program inpassing (penyetaraan). Guru yang mengikuti program penyetaraan, mendapatkan TPG seperti PNS untuk golongan pangkat tertentu sesuai dengan tingkatan inpassing-nya.

Download peraturan menteri agama no 43 tahun 2014  di link ini

Tunjangan Guru Non PNS Lingkungan Kemenag

Sebenarnya agak telat membuat berita ini namun tidak ada salahnya jika saya share mengenai tunjangan profesi guru non PNS di lingkungan Kementerian Agama berikut ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 43 Tahun 2014 telah diatur mengenai hal tersebut.

Sama halnya dengan tunjangan non PNS di lingkungan Kemdikbud, bagi guru di lingkungan Kemenag yang belum berstatus PNS diberikan hak yang sama. Tunjangan profesi bagi Guru Bukan PNS yang telah memiliki jabatan fungsional guru (Inpassing) diberikan setara dengan gaji pokok PNS pada pangkat golongan jabatan dan kualifikasi akademik yang sama sesuai dengan penetapan inpassing jabatan fungsional guru yang bersangkutan.
Peraturan Menteri Agama No 43 Tahun 2014 tentang inpassing guru kemenag, tunjangan profesi non pns lingkungan depag. tunjangan guru madrasah, RA, MI, MTs, MA
inpasing guru kemenag


Syarat untuk menerima Tunjangan profesi atau sertifikasi guru diberikan kepada Guru non PNS :
  1. Pertama, memiliki beban kerja guru paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran atau sebagai guru kelas.
  2. Kedua, beban kerja guru paling sedikit 6 jam tatap muka per minggu bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan atau madrasah.
  3. Ketiga, beban kerja guru paling sedikit 12 jam tatap muka per minggu bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah dan atau madrasah.
  4. Keempat, tugas bimbingan kepada paling sedikit 150 peserta didik bagi guru bimbingan dan konseling.

Adapun persyaratan pencairan tunjangan profesi Guru GBPNS lingkungan Kemenag sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 43 Tahun 2014 adalah:
  1. Fotokopi SK penetapan inpassing atau penetapan kepangkatan dan jabatan fungsional GBPNS, bagi yang sudah memiliki;
  2. Fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisasi oleh LPTK/PT yang menerbitkannya bagi GBPNS yang menerima pembayaran pada tahun pertama;
  3. Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) asli. SKBK diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Keterangan Menjalankan Tugas (SKMT) yang diterbitkan oleh kepala satuan pendidikan. SKBK diterbitkan untuk setiap enam bulan (satu semester) atau sesuai dengan kaiender akademik yang berlaku,
  4. Fotokopi buku rekening bank yang masih berlaku.
Selengkapnya bisa anda baca dengan mendownload  di link ini atau hubungi kantor Kemenag kabupaten/kota Anda.

Download Updater Dapodikmen 8.1.2

Beberapa hari yang lalu telah dirilis updater dapodikmen versi 8.1.2. Pada updater kali ini telah disempurnakan terhadap bugs bugs yang ada pada versi 8.11. Info dari Pengembang dan Konsultan Aplikasi Dapodikmen , Updater Aplikasi Versi 8.12 aman tidak mengganggu data yg sudah ada


DESKRIPSI

    [Perbaikan] Bug di tabel ptk tampilkan semua penugasan
    [Perbaikan] Bug di tabel tugas tambahan
    [Perbaikan] Kolom kurikulum yang tidak tampil di tabel rombongan belajar
    [Perbaikan] Bug validasi kepala sekolah
    [Perbaikan] Bug lembaga akreditasi yang tidak tampil
    [Pembaruan] Mewajibkan isian No SKHUN SMP untuk diisi di form registrasi peserta didik
    [Pembaruan] Sekolah longitudinal: partisipasi bos diganti menjadi "Bersedia menerima BOS?"
    [Pembaruan] Penyesuaian format pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013

Silakan download di link ini download updater dapodikmen 8.12

Saran dari pengembang jangan memakai trik trik pribadi, hal ini bisa menyebabkan data overload di server disebabkan salah satunya karena tidak match uuid setiap inputan dari aplikasi aplikasi di luar dapodikmen.
Catatan:
  • Jika operator masih menggunakan 810 bisa lamgsung loncat langsung ke versi 8.12 ini
    Jika muncul "eror database 2.43" tinggal tekan F5 pada keyboard

Pelatihan Kurikulum 2013 Terus Berjalan

Dengan penundaan pelaksanaan kurikulum 2013 di seluruh sekolah, diharapkan pelatihan bisa dilaksanakan lebih fokus pada sekolah yang melaksanakan terutama bagi guru dan kepala sekolah yang belum pernah mengikutinya.

Dr Tita Lestari anggota tim instruktur nasional kurikulum 2013 menjelaskan, belum semua kepala sekolah mendapatkan pelatihan K-13. Untuk itu dia berharap Kemendikbud segera menjalankan pelatihan K-13 untuk kepala sekolah, guru, dan pengawas.

Dengan pemberlakuan K-13 secara terbatas hanya di 6.221 unit sekolah mulai Januari 2015, diharapkan pelatihan bisa lebih fokus. Para kepala sekolah bisa mengikuti pelatihan dengan efektif, selagi proses pembelajaran di sekolahnya kembali menggunakan Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP). Selanjutnya setelah sekolahannya ditunjuk menjalankan K-13, para kepala sekolah lebih siap menjalankannya.

Sebagaimana di ketahui, Kemendikbud di era Anies Baswedan merombak sistem pelatihan guru dan kepala sekolah. Mereka dilatih tidak lagi dengan sistem undangan lokakarya secara perorangan.

Sebagai gantinya pelatihan guru dan kepala sekolah berbasis satuan pendidikan. Dengan cara ini, pelatihan dijalankan secara serentak oleh kepala sekolah dan seluruh guru di sekolah-sekolah yang ditunjuk.

Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, teknis pelaksanaan pelatihan guru dan kepala sekolah untuk kelanjutkan implementasi K-13 sedang di kaji.

"Pengkajiannya ada di Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan, red)," katanya. Hamid belum bisa menjelakan di tahap awal nanti, pelatihan K-13 akan dijalankan di berapa ribu unit sekolah.

Kabar yang berkembang, Kemendikbud ingin meningkatkan implementasi K-13 dari 6.221 unit sekolah (setara 3 persen populasi sekolah), menjadi sekitar 15 ribu sekolah (sekitar 7 persen sekolah).

Kemudian meningkat lagi menjadi 50 persen, hingga 100 persen. Intinya Kemendikbud memiliki waktu hingga tahun pelajaran 2019/2020 untuk menyiapkan implementasi K-13 secara nasional.

Persiapan Sertifikasi Guru / PPG 2015

Bagi Anda guru yang belum pernah mengikuti sertifikasi guru maupun yang tidak lulus pada sertifikasi guru tahun tahun sebelumnya ada baiknya perlu mempersiapkan diri agar bisa mengikuti sertifikasi guru pada tahun 2015. Ada beberapa hal yang perlu diketahui sebelum mengikuti sertifikasi guru 2015.
oke ppg guruv2015
PPGJ 2015

  1. Sertifikasi Guru tidak lagi memakai PLPG namun sudah memakai format PPG
  2. Guru yang akan disertifikasi adalah guru yang diangkat sebelum 2005 baik PNS/Honorer
  3. Kuota untuk sertifikasi guru sebanyak 50ribu guru seluruh Indonesia dari 1.3 juta yang berhak mengikuti sertifikasi guru 2015
  4. Seleksi peserta dimulai sekitar bulan Maret 2015 
  5. Guru yang ingin mengikuti sertifikasi wajib  memiliki NUPTK (nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan)
  6. PPG dilaksanakan sekitar tiga bulan. Yakni, sebulan untuk pendidikan di kelas dan dua bulan praktik di lapangan.
  7. Guru wajib memperhatikan Kualifikasi pendidikan S1,  Program studi pendidikan S1,  Mata pelajaran yang diampu  Jenjang tempat tugas dan sekolah induk dibawah naungan Kemendikbud (bagi guru di sekolah umum/bukan Kemenag)



Data bagi guru yang berhak mengikuti sertifikasi diambil dari website padamu negeri. Jadi sangat disarankan guru mengupdate data pribadinya di padamu negeri seperti riwayat mengajar, data pribadi dll.


Lembar Catatan Fakta PKG 2014

Barangkali ada Kepala Sekolah eh Operator Sekolah yang masih bingung cara mengisi lembar catatan fakta proses PKG 2104 di padamu negeri. Anda bisa melihat contoh pengisian lembar catatan fakta seperti gambar berikut ini:


hasil scan contoh cara pengisian lembar catatan fakta PKG penilaian kinerja guru 2014
lembar catatan fakta PKG padamu negeri






Silakan teman kepsek bisa mengikuti cara pengisian di atas. Sebelumnya jika belum memiliki formatnya bisa di unduh di link unduh lembar catatan fakta


Panduan isian lembar catatan fakta guru PKG 2014:
  1. Lembar ke-1 (Sebelum Pengamatan) Dokumen yag diamati : Program Tahunan, Program Semester, Silabus, RPP, Bahan Ajar, Lembar Kerja Siswa, Instrumen Penilaian, Nilai Hasil Belajar, Analisis Penilaian Hasil Belajar, Program Tindak Lanjut (Remedial dan Pengayaan) dan Daftar Nama Peserta Didik, kemudian menuliskan fakta yang ditemukan dari dokumen tersebut
  2. Lembar kedua Selama Pengamatan (Ketika Proses Pembelajaran Berlangsung). Penilai menuliskan fakta-fakta yang terjadi dari mulai membuka pembelajaran sampai menutup pembelajaran
  3. Lembar ketiga (Setelah Pengamatan) menuliskan tanggapan atau fakta setelah pelaksanaan pembelajaran melalui wawancara dengan guru yang bersangkutan baik berkait dengan pelaksanaan, apersepsi, pengelolaan kelas, keterlibatan peserta didik ,penggunaan media. dll.

Penutupan Layanan Online P2TK Dikdas

Buat Anda guru dan operator sekolah mulai hari ini server layanan berupa aplikasi pengecekan lembar info guru maupun layanan lain yang berhubungan dengan P2TK Dikdas akan dihentikan. Hal ini sesuai dengan penguman dari admin P2TK Dikdas Ibnu Aditya Karana:

Penghentian layanan online P2TK Dikdas

SEHUBUNGAN DENGAN TELAH BERAKHIRNYA PENDATAAN SEBAGAI DASAR PENERBITAN SK ANEKA TUNJANGAN (TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN FUNGSIONAL, BANTUAN KUALIFIKASI AKADEMIK SERTA TUNJANGAN DAERAH KHUSUS) DAN BERAKHIRNYA PULA PEMBAYARAN TUNJANGAN DI MASING2 KANTOR KAS DAERAH MAKA,

P2TK DIKDAS AKAN MELAKUKAN RESTRUKTURISASI DAN REALOKASI SERVER LAYANAN. OLEH SEBAB ITU SEMUA LAYANAN ONLINE MAUPUN SELURUH APLIKASI AKAN DI NON AKTIFKAN SELAMA 1 MINGGU TERHITUNG MULAI TANGGAL 16 DESEMBER 2014 - 22 DESEMBER 2014

KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH YANG TAK TERHINGGA KEPADA SELURUH LAPISAN YANG BERADA DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN HINGGA BERHASILNYA PENDATAAN SEBAGAI DASAR PENERBITAN SK ANEKA TUNJANGAN DI LINGKUNGAN P2TK DIKDAS

KITA BERTEMU LAGI DI PENDATAAN PADA TAHUN 2015

SALAM
ADMIN ANEKA TUNJANGAN
P2TK DIKDAS

Anies Baswedan: KTSP Berlaku Hingga 2019/2020

pemberlakuan kurikulum KTSP pasca diberlakukan secara terbatasnya kurikulum 2013 permendikbud 160 tahun 2014Teka teki sampai kapan pemberlakukan kurikulum KTSP bagi sekolah yang tidak memakai kurikulum 2013 terjawab sudah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan akhirnya mempertegas kebijakan implementasi Kurikulum 2013 (K-13) secara terbatas.

Dalam Permendikbud 160/2014 yang baru dipublikasikan, implementasi K-13 secara terbatas paling lama berjalan sampai tahun pelajaran 2019/2020 nanti.

Permendikbud tertanggal 11 Desember 2014 itu mengatur kebijakan penghentian implementasi K-13 dan pengembalian penerapan Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP) lagi.

Di dalam pasal 4 Permendikbud 160/2014 itu, dinyatakan bahwa sekolah dasar dan menengah dapat menjalankan KTSP sampai tahun pelajaran 2019/2020.


Anies mengatakan pemberlakuan K-13 secara terbatas, hanya di 6.221 unit sekolah, disebabkan karena para guru belum siap. Dia menuturkan sebagus apapun kurikulum yang berjalan, kunci kesuksesannya ada di guru. “Kita latih dulu gurunya sampai siap,” ujarnya.

Di dalam aturan ini, pemberlakuan K-13 secara terbatas efektif mulai semester genap Januari nanti. Anies menegaskan bahwa sekolah yang boleh melanjutkan kembali implementasi K-13 harus sekolah yang sudah menjalankan selama tiga semester. Yang dimulai tahun pelajaran 2013/2014 lalu.

Sementara itu, sekolah yang kembali menerapkan KTSP akan mendapatkan perhatian khusus. Seperti pelatihan untuk kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan pengawas sekolah.

Pelatihan ini difokuskan untuk menyiapkan implementasi K-13 di sekolah masing-masing. Unduh permendikbud nomor 160 tahun 2014 selengkapnya di sini

Beasiswa Penataran Guru dari Pemerintah Jepang


Beasiswa untuk Guru dari Pemerintah Jepang

Program Penataran Guru (Teacher Training Program) adalah salah satu program beasiswa Pemerintah Jepang (Monbukagakusho) yang dirancang khusus bagi para guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran sesuai dengan bidangnya. Mereka akan diberikan pelatihan dalam cara mengajar, pembuatan rencana belajar-mengajar yang lebih efektif dan menarik minat siswa dan hal-hal lain yang dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan para guru. Program ini adalah program non-gelar dan lamanya adalah 1 tahun 6 bulan (termasuk 6 bulan belajar bahasa Jepang) dari Oktober 2015.

beasiswa jepang untuk guru


Fasilitas yang didapat:

  • Tanpa ikatan Dinas
  • Tiket pesawat kelas ekonomi p.p. Indonesia (Jakarta) – Jepang (Tokyo/Osaka)
  • Full cover biaya pendidikan, full cover biaya pembuatan visa pelajar
  • Tunjangan hidup sebesar ¥ 143.000 per bulan, yang diberikan setiap akhir bulan selama masa studi di Jepang (ada kemungkinan jumlah tunjangan akan mengalami perubahan)
  • Peserta disediakan asrama yang pembayarannya diatur sendiri oleh penerima beasiswa

Syarat-syarat pelamar:

  • Memiliki dedikasi yang tinggi sebagai seorang guru/pengajar
  • Lulusan minimal S1 atau D4
  • Guru yang sedang aktif mengajar di lembaga pendidikan formal SD, SMP, SMA dan Sederajat (SMK, Madrasah, dsj), serta SLB
  • Pelamar telah mengajar lebih dari 5 tahun di lembaga pendidikan formal pada tanggal 1 April 2015
  • Semua bidang ditawarkan kecuali, PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Bahasa Arab, Pendidikan Agama, dan Perhotelan
  • Usia di bawah 35 tahun pada tanggal 1 April 2015.
  • Sehat jasmani dan rohani (bagi pelamar wanita tidak diperbolehkan dalam kondisi hamil saat melamar maupun saat keberangkatan)
  • Bersedia belajar bahasa Jepang karena bahasa pengantar di universitas adalah bahasa Jepang

Selengkapnya di http://www.id.emb-japan.go.jp/sch_tt.html

Raport Kurikulum 2013 untuk SD

Kali ini saya akan share aplikasi raport kurikulum 2013 untuk SD kelas 5, 4 kelas 2 dan kelas 1. Aplikasi ini saya dapatkan diblog http://kurikulum2013sd.wordpress.com/ dan saya share ulang di blog jetjetsemut.blogspot.com.

Aplikasi ini dalam bentuk microsoft excel dibuat oleh Sri Wasono Widodo, Widyaiswara LPMP propinsi Jawa Tengah. Aplikasi rapor ini memiliki keunggulan yaitu secara otomatis memunculkan deskripsi penilaian.
download contoh raport kurikulum 2013 untuk sd kelas 5 4 2 dan 1 format microsoft excel langsung muncul deskripsi

Silakan download di link-link di bawah ini:
Buka dahulu cara penggunaannya.
Cara penggunaan dan password aplikasi raport

Raport kurikulum 2013  SD kelas 1 semester 1

Raport Kurikulum 2013 SD kelas 2 Semester 1
Raport Kurikulum SD 2013 Kelas 4 semester 1
Raport Kurikulum 2013 SD kelas 5 semester 1 

Aplikasi raport terbaru bisa download disini dari blog kangmartho.com
Buka juga Aplikasi raport kurikulum 2013 untuk SMP



Add me on Google Plus